Uud no 5 tahun 1960 pdf

Mar 17, 2010 · UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria PERTAMA BAB I DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK Pasal 1 (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

b. bahwa berhubung dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN …

ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.1 Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih

UU No 16 th 1964 ttg Bagi Hasil Perikanan Compiled by: 21 Yayasan Titian 6 3. Mengenai gadai-menggadai tambak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 5 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174). BAB VI USAHA PERIKANAN ATAS UPAH DAN SEWA Pasal 10 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 ... Adapun tanah-tanah partikelir itu diurus oleh Kantor yang dinamakan "Siriyocti Kanrikoosya" (Undang-undang Balatentara Dai Nippon tanggal 1 bulan 6 tahun Syoowa 17 (2602) jo Osamu Serei No. 2 tanggal 30 bulan 1 tahun Syoowa 18 (2603). (5) Sesudah pendudukan Jepang maka oleh Pemerintah Hindia Belanda usaha pembelian itu dimulai lagi. Undang-Undang Pokok-pokok Kesehatan (UU 9 thn 1960) - 1960 ... Uu pokok kesehatan no 9 tahun 1960. Sehat menurut uu kesehatan ri no 9 1960. Pengertian sehat menurut uu pokok kesehatan no. 9 tahun 1960. Uu no.9 tahun 1960 pada bab 1 pasal 2. Pengertian sehat menurut uu ri no. 9 tahun 1962. Pengertian kesehatan berdasarkan uu no 9 tahun 1960 bab 1 pasal 2 serta menurut who. Undang undang no 9 tahun 1960 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok ...

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK … b. bahwa berhubung dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang : Perairan Indonesia Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang : Perairan Indonesia Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN UU No 16 th 1964 ttg Bagi Hasil Perikanan Compiled by: 21 Yayasan Titian 6 3. Mengenai gadai-menggadai tambak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 5 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174). BAB VI USAHA PERIKANAN ATAS UPAH DAN SEWA Pasal 10 1.

Nov 26, 2014 · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir disahkan pada tanggal 13 Januari 1958 di Jakarta ditanda-tangani oleh Pejabat Presiden Indonesia Sartono, menteri dalam negeri pada saat itu adalah Sunarjo.

Tujuan Undang-undang Pokok Agraria, antara lain mengatur: Undang-Undang No. 5 tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. DEFINISI. 5 of 1960. (Undang-undang No. 5 tahun 1960, 1960) concerning on Basic Regulation for Agrarian Affairs. Laws regulating land and related property under and/or  13 Sep 2019 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK VERPONDING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 K. BAB III.pdf of ownership against eigendom verponding related to the law No. Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK), adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok. Agraria  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960. TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 …

4 Mar 2020 Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 PENDAFTARAN TANAH DALAM SISTEM PUBLIKASI NEGATIF.pdf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar. Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,. Tambahan Lembaran  Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar. Pokok- pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-undang Pokok. Agraria); b. bahwa  penggunaan dan pemanfaatan tanah; c. bahwa dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,  Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;. 5. Undang-undang No.37 Prp tahun 1960 tentang Pertimbangan dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan. 11 Feb 2019 Efektivitas Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang larangan kepemilikan tanah pertanian secara 1_Cover.pdf 2_Abstrak.pdf 26 Nov 2018 KALLA TAHUN 2015-2019 (TELAAH YURIDIS ATAS UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA). 3, UU No 4 Prp Tahun 1960 Perairan Indonesia, UU No 4 Prp 1960.pdf, -, 2010- 09-01. 4, UU No 5 Tahun 1983 ZEE Indonesia, UU No 5 tahun 1983 tentang  4 Mar 2020 Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 PENDAFTARAN TANAH DALAM SISTEM PUBLIKASI NEGATIF.pdf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar. Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,. Tambahan Lembaran 

Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang : Perairan Indonesia Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBJEK TANAH … ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.1 Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih UU No 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah ... Nov 26, 2014 · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir disahkan pada tanggal 13 Januari 1958 di Jakarta ditanda-tangani oleh Pejabat Presiden Indonesia Sartono, menteri dalam negeri pada saat itu adalah Sunarjo. UU no. 1 tahun 1970 - SlideShare Nov 18, 2013 · peraturan pelaksanaan uu no. 1 tahun 1970 - 1 peraturan organik • secara sektoral • pembidangan teknis 18. peraturan pelaksanaan uu no. 1 tahun 1970 - 2 mgt sdm bahan faktor penyebab peralatan lingkungan kerja tempat kerja proses produksi aman prod’s sehat sifat pekerjaan cara kerja analisis kecelakaan 19. NOMOR 1 TAHUN 1967, UNDANG-UNDANG